YUDHAINDONESIANEWS.COM, Sulawesi Selatan – Ketidak mampuan kepemimpinan DPD Hipakad Sulsel telah menjadi sorotan & jadi Polemik selama kurun waktu 4 tahun Mandat yang diberikan kepada Ketua untuk membangun dan mengembangkan organisasi Hipakad di Sulsel , betapa tidak Organisasi yang besar ini pengelolaannya disamakan sperti menjalankan perusahan pribadi, yang dikelolah tanpa ada rambu organisasi yang diatur dalam AD ART dan PO Organisasi Hipakad.
Hal ini menuai kritik tajam dari Tim Kerja Normalisasi (TKN) Hipakad Sulawesi Selatan.
Sekertaris Tim Kerja Normalisasi (TKN) Hipakad Sulawesi Selatan Ir.Herman Tandek bersama Mantan Ketua DPC Hipakad Bulukumba yang dibekukan pengurusnya oleh Ketua DPD Hipakad Sulawesi Selatan tanpa mekanisme aturan yang jelas, dikecam keras kerena sikap arogansi Ketua DPD Hipakad Sulawesi selatan, Orva yang selalu mengancam pembekuan, pemecatan dan pemberhentian secara sepihak terhadap pengurus DPD itu sendiri maupun DPC. Sehingga management organisasi dijalankan dengan prinsip “manajemen pedagang sate”.
Hal ini terungkap dalam Rapat zoom Meeting yang dilaksanakan pada hari minggu 20/07/25, oleh Tim Kerja Normalisasi (TKN) Hipakad Sulawesi Selatan dengan menghadirkan/mengundang DPP bersama DPC se Sulawesi selatan, hadir dalam undangan Zoom Meeting Sekertaris Jendral ( Sekjend ) Bung Agus Miftah, Ketua Organisasi Kader dan Keanggotaan ( OKK ) serta Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Herawaty,SH.
Lanjut “Kalau tidak bisa melaksanakan mandat DPP untuk pengelolaan organisasi Hipakad Sulawesi Selatan untuk dibesarkan, lebih baik Ketua DPD Hipakad Sulawesi Selatan dicopot atau mundur secara terhormat,” tegas Herman bersama Syarifuddin ( 21/07/2025)
Ia menyoroti sejak Surat mandat DPD Hipakad Sulawesi Selatan diterima orva sebagai Ketua, Struktur kepengurusan hanya terdiri 2 orang saja, hal ini terungkap saat dilakukan Zoom Meeting Rapat Konsolidasi antara DPP dengan DPD Hipakad Sulawesi Selatan.
Menurut Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan ( OKK ) DPP Hipakad Johanis Ratak yang biasa disapa Bung Anis yang diUndang mewakili DPP dengan tegas dan lantang mengatakan pada giat Zoom meeting ( 20/07/2025 Pukul 20.00 Wita ) bersama Tim Kerja Normalisasi dan DPC Hipakad Sulawesi Selatan, Tidak ada Istilah Pembekuan dan pemecatan pengurus yang dilakukan secara sepihak kalau pun ada harus mengacu pada peraturan organisasi ( PO ) dan berdasarkan AD/ART organisasi Hipakad bukan dengan cara sepihak dan otoriter, Tegas Bung Anis.
Didalam acara yang sama disela- sela peserta dan moderator sempat dikagetkan dengan munculnya penampakan sosok peserta yang tak diundang yakni salah satu mantan Sekertaris DPC Luwu Okto yang juga sudah dipecat tanpa mekanisme, menampakan diri dalam acara tersebut dan tiba-tiba tegas meminta kepada Ketua OKK DPP Hipakad Bung Anis “agar DPP segera mencabut Mandat Ketua DPD Hipakad Sulawesi Selatan sebelum organisasi ini mati tanpa berbekas.
Lebih lanjut Syamsul Akkae dalam penjelasannya meminta kepada DPP agar mengambil langkah tegas untuk segera MENCABUT Mandat Ketua DPD Sulsel karena sikap dan pola kepemimpinan Orva sebagai Ketua DPD Sulawesi selatan sangat otoriter, tidak mengerti AD ART Organisasi, buta dan tuli terhadap kritikan, tidak tau management organisasi dan selalu membuat perpecahan di dalam organisasi baik internal DPD maupun di DPC. Dan tindakan tersebut akan menghambat membonsai organisasi untuk berkembang jadi besar dan cepat atau lambat akan ditinggalkan oleh KB Hipakad dan akhirnya mati tanpa jejak.
(Tim Red/ TKN)
