Menu
Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia

Sejumlah Tokoh Masyarakat Kalumeme Menolak SK Kepala Lingkungan yang Ditanda Tangani Camat Ujung Bulu

  • Bagikan

Makassar,- Pemilihan kepala lingkungan Kalumeme pada februari 2021 lalu yang sempat heboh, bahkan duga adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum kelurahan terbukti setelah DPRD menerima aspirasi tokoh-tokoh masyarakat Kalumeme.

Dan sampai permasalahan ini di putuskan lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di komisi A DPRD Kabupaten Bulukumba, Senin (1/3/2021/red).

Dari hasil RDP tersebut bahwa pemilihan kepala lingkungan Kalumeme dinyatakan cacat dan batal karena jelas pelaksanaannya melanggar Peraturan Daerah (PERDA) No.64  tahun 2015 dan Perda No.17 tahun 2014, Perbup No.64 tahun 2015 dan Perda No.7 tahun 2014 .

Dan kini kembali hangat diperbincangan oleh beberapa tokoh masyarakat lingkungan Kalumeme.

Rahman secara tegas mengatakan “saya tidak terima dan kecewa dengan hasil keputusan RDP komisi A .DPRD Karena kami merasa dibohongi dengan hasil RDP” jelas Rahman. (6/2/2022)

H. Syafiuddin S.Sos mengatakan “dibatalkan, dan akan menindak lanjuti” ujar Syafiuddin

Namun sekarang telah gempar di masyarakat Kalumeme kalau  Salam telah memegang SK Kepala  Lingkungan.

“Jelas kita kecewa dan tidak terima karena tidak ada penyampaian kepada tokoh tokoh masyarakat yang pernah hadiri di RDP komisi A DPRD Kabupaten Bulukumba”, terang Rahman.

Di tempat yang sama salah seorang tokoh masyarakat, purnawirawan TNI-AD Sertu Umar, dengan tegas menyatakan, “Kita ini sudah tua dan tentu ingin semua hal yang terjadi di lingkungan ini agar tidak ada pembodohan, tapi kenapa kita selalu dipaksakan untuk mengikuti kebodohan, seharusnya kita mengikuti perintah dan aturan sesuai perda, tetapi kalau pemerintah mau melakukan yang jelas salah silahkan karena jelas saat itu dilakukan pemerintah memang menginginkan masyarakatnya bodoh, percuma pejabat bergelar serjana karena inilah yang pantas di sebut serjana bodoh yang jelas salah dipertahankan nama saja disebut S1, S2, dan seterusnya tapi itu digunakan untuk membodohi masyarakat” tutur Umar,

Kita jangan dipaksa mengikuti kebodohan, saya mau kita ikuti sesuai dengan aturan agar tidak menimbulkan masalah, Tutup Purnawirawan TNI-AD Umar

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *